Teori Komunikasi Massa


Macam teori komunikasi massa:
a. Teori Inokulasi/jarum suntik (Mc. Gure)
Teori ini mengasumsikan individu/kelompok yang lemah terhadap pemahaman informasi berupa persepsi akan semakin mudah dipengaruhi. Teori Inokulasi memberi “vaksin” berupa informasi atau persepsi untuk menghindarkan individu terpengaruhi/menangkal pengaruh.
Contoh:

b. Individual Defferences Theory (Melvin DeFleur)
Pesan-pesan yang disampaikan media massa ditangkap individu sesuai dengan kebutuhan personal individu dan latar belakang perbedaan tingkat pendidikan, agama, budaya, ekonomi sesuai dengan karakteristik. Efek pesan pada individu akan beragam walaupun individu menerima pesan yang sama. Terdapat faktor psikologis dalam menerima pesan yang disampaikan media massa. Masing-masing individu mempunyai perhatian, minat, keinginan yang berbeda yang dipengaruhi faktor-faktor psikologis yang ada pada diri individu tersebut sehingga mempengaruhi dalam menerima pesan yang disampaikan media massa.
c. Teori Social Category (DeFleur)
Individu yang masuk dalam kategori sosial tertentu/sama akan cenderung memiliki prilaku atau sikap yang kurang lebih sama terhadap rangsangan-rangsangan tertentu. Pesan-pesan yang disampaikan media massa cenderung ditanggapi sama oleh individu yang termasuk dalam kelompok sosial tertentu. Penggolongan sosial ini berdasarkan usia, jenis kelamin, suku bangsa, pendidikan, ekonomi, agama dsb.
Dengan adanya penggolongan sosial ini muncullah media massa yang sifatnya special atau khusus yang diperuntukan bagi kalangan tertentu, dengan mengambil segmentasi/pangsa pasar tertentu. Sebagai contoh:
Majalah Bobo misalnya diperuntukan untuk anak-anak, majalah Bola, Soccer, diperuntukan bagi mereka yang senang olahraga. Begitu juga di media elektronik disajikan acara-acara tertentu yang memang diperuntukan bagi kalangan tertentu dengan memprogramkannya sesuai dengan waktu dan segmen khalayaknya.
d. Social Relationship Theory (DeFleur)
Pesan media disampaikan melalui perantara/tidak langsung (opinion leader). Pada dasarnya pesan-pesan komunikasi massa lebih banyak diterima individu melalui hubungan personal dibanding langsung dari media massa.
Informasi melalui media massa tersebar melalui hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat. Teori ini berhubungan dengan teori Two Step Flow Communication.
e. Cultural Norms Theory (Norma Budaya) – (DeFleur)
Media massa menyampaikan informasi dengan cara-cara tertentu dapat menimbulkan kesan yang oleh khalayak disesuaikan dengan norma-norma dan nilai-nilai budayanya.
Pesan media mampu mengubah norma-norma budaya yang telah ada/berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini ada tiga indicator peran media terhadap budaya, yakni:
a. Memperkuat norma
b. Mengubah norma
c. Menciptakan norma baru
Penjelasan:
Media massa mempengaruhi budaya-budaya masyarakatnya dengan cara :
Pesan-pesan yang disampaikan media massa memperkuat budaya yang
ada.Ketika suatu budaya telah kehilangan tempat apresiasinya, kemudian
media massa memberi lahan atau tempat maka budaya yang pada
awalnya sudah mulai luntur menjadi hidup kembali.
Contoh : Acara pertunjukan Wayang Golek atau Wayang Kulit yang
ditayangkan Televisi terbukti telah memberi tempat pada budaya
tersebut untuk diapresiasi oleh masyarakat.
Media massa telah menciptakan pola baru tetapi tidak bertentangan
bahkan menyempurnakan budaya lama.
Contoh : Acara Ludruk Glamor misalnya memberi nuansa baru terhadap
budaya ludruk dengan tidak menghilangkan esensi budaya asalnya.
Media massa mengubah budaya lama dengan budaya baru yang berbeda
dengan budaya lama.
Contoh : Terdapat acara-acara tertentu yang bukan tak mungkin
lambat laun akan menumbuhkan budaya baru.
Menurut Paul Lazarfeld dan Robert K Merton terdapat empat sumber utama kekhawatiran masyarakat terhadap media massa, yakitu :
Sifat Media Massa yang mampu hadir dimana-mana (Ubiquity) serta kekuatannnya yang potensial untuk memanipulasi dengan tujuan-tujuan tertentu
Dominasi kepentingan ekonomi dari pemilik modal untuk menguasai media massa dengan demikian media massa dapat dipergunakan untuk menjamin ketundukan masyarakat terhadap status quo sehingga memperkecil kritik sosial dan memperlemah kemampuan khalayak untuk berpikir kritis.
Media massa dengan jangkauan yang besar dan luas dapat membawa khalayaknya pada cita rasa estetis dan standar budaya populer yang rendah.
Media massa dapat menghilangkan sukses sosial yang merupakan jerih payah para pembaharu selama beberapa puluh tahun yang lalu.

f. Social Learning Theory (Teori pembelajaran social)
Pembelajaran sosial dilakukan/didapat melalui pengamatan media. Respon/tindakan individu muncul setelah melakukan pengamatan terhadap pesan yang disampaikan media baik secara langsung maupun tidak langsung.

Teori ini mengalahkan teori sebelumnya, yakni teori tradisional yang menyatakan respon individu/masyarakat akan terjadi bila dilakukan secara berulang pada aktivitas tertentu hingga mengakibatkan respon tertentu.
Teori ini dapat digambarkan sbb:
- Mencoba → berhasil → diulangi
- Mencoba → gagal → tidak akan mengulangi
Tahapan-tahapan Teori Sosial Learning
1. Attention Procces : Pembelajaran sosial dilakukan melaui perhatian individu
2. Retentional Procces: Pembelajaran sosial dilakukan melaui ingatan/merekam objek
3. Motor Retroduction : Pembelajaran sosial dilakukan melaui tindakan/aktivitas
4. Motivational Procces : Timbulnya motivasi atas adanya ganjaran terhadap proses yang dilakukan.

Model Komunikasi


Pengertian Model: Model adalah pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Definisi lain dari model adalah abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran yang lebih sederhana serta mempunyai tingkat prosentase yang bersifat menyeluruh, atau model adalah abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa sifat dari kehidupan sebenarnya.

Model Komunikasi adalah pola yang digunakan dalam proses komunikasi.
Gordon Wiseman dan Larry Barker, mengemukakan bahwa model kamunikasi mempunyai tiga fungsi :

1. Melukiskan proses komunikasi,
2. Menunjukkan hubungan visual,
3. Membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi.

Model – Model Komunikasi:
a. Model S-R (Stimulus – Respon)
Model ini merupakan model yang paling sederhana dari model-model komunikasi lainnya. Hakikatnya terdapat pada proses aksi/rangsangan – reaksi/respon. Maksudnya apabila seseorang memberikan rangsangan maka orang yang merupakan sasaran komunikasi akan memberikan reaksi/respon tertentu, baik berbentuk verbal (kata-kata), isyarat, perbuatan atau simbolisasi gambar. Manusia pada model ini adalah makhluk yang statis, yang melakukan segala sesuatu akibat adanya rangsangan dari luar (stimulus) bukan berdasarkan inisiatif dan kehendak masing- masing individu.
b. Model Interaksional
Berbeda dengan model S-R yang lebih bersifat linier, model yang dikemukakan oleh George Herbert Mead lebih menganggap manusia merupakan makhluk yang lebih aktif reflektif, kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang lebih rumit, dan sulit diramalkan. Bukan hanya sekedar makhluk pasif yang melakukan sesutu berdasarkan stimulus dari luar tubuhnya.
Ada tiga premis yang menjadi dasar model ini. Pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan individu terhadap lingkungannya. Kedua, makna itu berhubungan langsung dengan interaksi sosial yang dilakukan individu terhadap lingkungan sosial nya. Ketiga, makna yang diciptakan oleh suatu proses yang dilakukan individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Jadi interaksi yang dapat mengakibatkan terbentuknya struktur masyarakat, karena interaksi dianggap sebagai faktor penting dalam penentuan perilaku manusia.
c. Model Ariestoteles (retoris)
Ariestoteles menggambarkan konsep model komunikasi dengan model
speaker → message → listener (Komunikator → pesan → pendengar /komunikate)
penjelasan: Teori ini memaparkan bahwa komunikasi terjadi apabila seseorang mulai menyampaikan pembicaraannya pada khalayak pendengar. Aristoteles menganggap setidaknya 3 unsur terpenting dalam komunikasi yaitu pembicara (speaker), pesan atau isi pembicaraan (message), dan pendengar (listener ).
Model ini fokus pada kemampuan bicara komunikator dalam mempersuasi komunikate mulai dari cara penyampaian, olahan isi pesan, dan struktur penyampaian kata. Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi maka seseorang dapat diukur kemampuan persuasinya. Kelemahan model ini terdapat pada asumsi bahwa komunikasi adalah sutu kegiatan terstruktur yang selalu disengaja. Komunikator menyampaikan dan komunikate hanya mendengarkan tanpa dibahas mengenai gangguan yang mungkin terjadi dalam proses penyampaian, efek yang akan terjadi dan sebagainya. Selain itu, model ini tidak membahas mengenai aspek nonverbal dalam persuasi yang mungkin saja terjadi dalam proses komunikasi.
c. Model Komunikasi Lasswell
Teori komunikasi Laswell yang dianggap paling awal (1948). Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan Who → say what → to whom → in wich channel → with what effect (siapa → mengatakan apa → kepada siapa → dengan media apa → dan dengan akibat yang seperti apa/efek yang ditimbulkan). Lasweel membagi unsur-unsur komunikasi berupa komunikator, pesan, media, komunikan/penerima, dan efek.

d. Model Komunikasi Shannon and Weaver
Shannon and Weaver menggambarkan model komunikasi dengan model
Source → transmitter → receiver → destination.
Pada model ini Shannon dan Weaver menjelaskan bahwa dalam berkomunikasi terjadi pengubahan pesan oleh transmetter (komunikator) yang berasal dari sumber informasi menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Saluran adalah medium pengirim pesan dari transmetter ke penerima. Bila di asumsikan dalam percakapan maka sumber informasi adalah otak (transmetter), menyampaikan sinyal berupa suara yang akan di salurkan oleh udara (channel) menuju indera pendengaran (receiver) .
Model ini juga mejelaskan adanya gangguan (noise) yang terjadi dalam proses komunikasi, berupa gangguan psikologis dan gangguan fisik. Gangguan psikologis meliputi gangguan yang berkaitan dengan pemikiran dan perasaan. Kelemahan dari model ini adalah, komunikasi masih dianggap sebagi sesuatu yang statis dan satu arah.
d. Wilburg Schramm
Wilburg Schramm menggambarkan model komunikasi dengan model Source → encoder → decoder → destination
Model ini menyatakan anggapan bahwa komunikasi adalah interaksi dengan kedua pihak yang menyandi, menafsirkan, menyandi balik, mentransmisikan, dan menerima sinyal. Suatu umpan balik dapat terjadi bila antara komunikator dan komunikate terdapat kesamaan pengalaman dan pemahaman mengenai hal yang sedang dikomunikasikan. Semakin sempit ruang lingkup pengetahuan pada objek yang sama maka semakin sulit pula proses komunikasi akan terjalin. Contohnya adalah masalah bahasa, seorang yang berbahasa afrika akan mengalami kesulitan berkomunikasi dengan seseorang berbahasa cina karena terjadi perbedaan pemahaman mengenai bahasa yang sangat signifikan. Demikian pula sebaliknya.
e. Model Komunikasi Newcomb (ABX)

Model ini memiliki pendekatan pada psikologi individu dan sosial mengenai interaksi antar manusia. Interaksi manusia sederhana yang melibatkan dua orang yang membicarakan satu topik, maka diantara ketiga unsur tersebut akan membentuk suatu korelasi dan menbentuk empat orientasi (sikap) yaitu:
1. orientasi A terhadap X
2. orientasi A terhadap B
3. orientasi B terhadap X
4. orientasi B terhadap A

Orientasi yang terjadi bisa berupa ketertarikan positif atau negatif / sikap senang atau tidak senang. Bisa digambarkan bila A dan B memiliki ketertarikan satu sama lain, dan begitu pula yang terjadi terhadap X maka sistem tersebut akan seimbang (simetri). Sebaliknya, bila A dan B saling menyukai namun mereka membenci X atau mereka saling membenci tapi memiliki pendapat yang sama mengenai X maka hal ini disebut asimetri.

Teknik Menulis Feature


Feature bisa berfungsi sebagai penjelasan atau tambahan untuk berita yang sudah disiarkan sebelumnya, memberi latar belakang suatu peristiwa, menyentuh perasaan dan mengharukan, menghidang kan informasi dengan menghibur, juga bisa mengungkap sesuatu yang belum tersiar sebagai berita.
sambil tetap mempertahankan elemen penulisan berita tradisional (5W +1H) feature juga bisa berfungsi sebagai penjelasan atau tambahan untukberita yang sudah disiarkan sebelumnya, memberi latar belakang suatu peristiwa, menyentuh perasaan dan mengharukan, menghidangkan informasi dengan menghibur, juga bisa mengungkap sesuatu yang belum tersiar sebagai berita.
Meski umumnya enak dibaca, dan karenanya menghibur, feature kadang syarat dengan kadar keilmuan — cuma pengolahannya secara populer. Juga dipakai untuk penulisan berita-berita yang dihasilkan dari pengumpulan bahan yang mendalam.
Dalam persaingan media yang kian ketat tak hanya antar media cetakmelainkan juga antara media cetak dengan televisi, straight/spot news seringkali tak terlalu memuaskan. Spot news cenderung hanya berumur sehari untuk kemudian dibuang, atau bahkan beberapa jam di televisi. Spot news juga cenderung menekankan sekadar unsur elementer dalam berita, namun melupakan latar belakang peristiwa.
APAKAH FEATURE ITU?
Inilah batasan klasik mengenai feature: ”Cerita feature adalah artikel yang kreatif, kadang kadang subyektif, yang terutama dimaksudkan untuk membuat senang dan memberi informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian, keadaan atau aspek kehidupan.” Beberapa aspek yang mengiringi feature diantaranya
1. Kreatifitas
Berbeda dari penulisan berita biasa, penulisan feature memungkinkan reporter ”menciptakan’ ‘ sebuah cerita.
Meskipun masih diikat etika bahwa tulisan harus akurat – karangan fiktif dan khayalan tidak boleh – reporter bisa mencari feature dalam pikirannya, kemudian setelah mengadakan penelitian terhadap gagasannya itu,
2. Informatif
Aspek informatif mengenai penulisan feature bisa juga dalam bentuk-bentuk lain. Ada banyak feature yang enteng-enteng saja, tapi bila berada di tangan penulis yang baik, feature bisa menjadi alat yang ampuh. Feature bisa menggelitik hati sanubari manusia untuk menciptakan perubahan konstruktif.
3. Menghibur
Dalam 20 tahun terakhir ini, feature menjadi alat penting bagi suratkabar untuk bersaing dengan media elektronika. Reporter suratkabar mengakui bahwa mereka tidak akan bisa ”mengalahkan’ ‘ wartawan radio dan televisi untuk lebih dulu sampai ke masyarakat. Wartawan radio dan TV bisa mengudarakan cerita besar hanya dalam beberapa menit setelah mereka tahu. Sementara itu wartawan koran sadar, bahwa baru beberapa jam setelah kejadian, pembacanya baru bisa tahu sesuatu kejadian — setelah koran diantar.
Wartawan harian, apalagi majalah, bisa mengalahkan saingannya, radio dan TV, dengan cerita eksklusif. Tapi ia juga bisa membuat versi yang lebih mendalam (in depth) mengenai cerita yang didengar pembacanya dari radio. Dengan patokan seperti ini dalam benaknya, reporter selalu mencari feature, terhadap berita-berita yang paling hangat. Cerita feature biasanya eksklusif, sehingga tidak ada kemungkinan dikalahkan oleh radio dan TV atau koran lain.
Feature memberikan variasi terhadap berita-berita hard news yang rutin seperti pembunuhan, skandal, bencana dan pertentangan yang selalu menghiasi kolom-kolom berita, feature bisa membuat pembaca tertawa tertahan. seorang reporter bisa menulis ”cerita berwarna-warni’ ‘ untuk menangkap perasaan dan suasana dari sebuah peristiwa. Dalam setiap kasus, sasaran utama adalah bagaimana menghibur pembaca dan memberikan kepadanya hal-hal yang baru dan segar.
4. Awet
Menurut seorang wartawan kawakan, koran kemarin hanya baik untuk bungkus kacang. Unsur berita yang semuanya penting luluh dalam waktu 24 jam. Berita mudah sekali ”punah”, tapi feature bisa disimpan berhari, berminggu, atau berulan bulan. Koran-koran kecil sering membuat simpanan ”naskah berlebih” – kebanyakan feature. Feature ini
diset dan disimpan di ruang tata muka, karena editor tahu bahwa nilai cerita itu tidak akan musnah dimakan waktu.
5. subyektifitas
Beberapa feature ditulis dalam bentuk ”aku”, sehingga memungkinkan reporter memasukkan emosi dan pikirannya sendiri. Meskipun banyak reporter, yang dididik dalam reporting obyektif, hanya memakai teknik ini bila tidak ada pilihan lain, hasilnya bisa enak dibaca.
tapi, reporter-reporter muda harus awas terhadap cara seperti itu. Kesalahan umum pada reporter baru adalah kecenderungan untuk menonjolkan diri sendiri lewat penulisan dengan gaya ”aku”. Kebanyakan wartawan kawakan memakai pedoman begini: ”Kalau Anda bukan tokoh utama, jangan sebut-sebut Anda dalam tulisan Anda.”
Singkat kata, berbeda dengan berita, tulisan feature memberikan penekanan yang lebih besar pada fakta-fakta yang penting – fakta-fakta yang mungkin merangsang emosi (menghibur, memunculkan empati, disamping tetap tidak meninggalkan unsur informatifnya). Karena penakanan itu, tulisan feature sering disebut kisah human interest atau kisah yang berwarna.
BEBERAPA JENIS FEATURE
1. Feature kepribadian (Profil)
profil mengungkap manusia yang menarik. Misalnya, tentang seseorang yang secara dramatik, melalui berbagai liku-liku, kemudian mencapai karir yang istimewa dan sukses atau menjadi terkenal karena kepribadian mereka yang penuh warna. Agar efektif, profil seperti ini harus lebih dari sekadar daftar pencapaian dan tanggal tanggal penting dari kehidupan si individu. Profil harus bisa mengungkap karakter manusia itu.
untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, penulis feature tentang pribadi seperti ini seringkali harus mengamati subyek mereka ketika bekerja; mengunjungi rumah mereka dan mewawancara teman-teman, kerabat dan kawan bisnis mereka. Profil yang komplit sebaiknya disertai kutipan-kutipan si subyek yang bisa menggambarkan dengan pas karakternya. Profil yang baik juga semestinya bisa memberikan kesan kepada pembacanya bahwa mereka telah bertemu dan berbicara dengan sang tokoh.
banyak sumber yang diwawancara mungkin secara terbuka berani mengejutkan Anda dengan mengungkap rahasia pribadi atau anekdot tentang si subyek. Tapi, banyak sumber lebih suka meminta agar identitasnya dirahasiakan. Informasi sumber-sumber itu penting untuk memberikan balans dalam penggambaran si tokoh.
2. Feature sejarah
feature sejarah memperingati tanggal-tanggal dari peristiwa penting, seperti proklamasi kemerdekaan, pemboman Hiroshima atau pembunuhan jenderal-jenderal revolusi. Koran juga sering menerbitkan feature peringatan 100 tahun lahir atau meninggalnya seorang tokoh.
isah feature sejarah juga bisa terikat pada peristiwa-peristiawa mutakhir yang memangkitkan minat dalam topik mereka. Jika musibah gunung api terjadi, Koran sering memuat peristiwa serupa di masa lalu.
feature sejarah juga sering melukiskan landmark (monumen/gedung) terkenal, pionir, filosof, fasilitas hiburan dan medis, perubahan dalam komposisi rasial, pola perumahan, makanan, industri, agama dan kemakmuran.
setiap kota atau sekolah memiliki peristiwa menarik dalam sejarahnya. Seorang penulis feature yang bagus akan mengkaji lebih tentang peristiwa-peristiwa itu, mungkin dengan dokumen historis atau dengan mewawancara orang-orang yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa bersejarah.
3. Feature petualangan
feature petualangan melukiskan pengalaman-pengalaman istimewa dan mencengangkan — mungkin pengalaman seseorang yang selamat dari sebuah kecelakaan pesawat terbang, mendaki gunung, berlayar keliling dunia pengalaman ikut dalam peperangan.
alam feature jenis ini, kutipan dan deskripsi sangat penting. Setelah bencana, misalnya, penulis feature sering menggunakan saksi hidup untuk merekontruksikan peristiwa itu sendiri. Banyak penulis feature jenis ini memulai tulisannya dengan aksi — momen yang paling menarik dan paling dramatis.
4. Feature musiman
reporter seringkali ditugasi untuk menulis feature tentang musim dan liburan, tentang Hari Raya, Natal, dan musim kemarau. Kisah seperti itu sangat sulit ditulis, karena agar tetap menarik, reporter harus menemukan angle atau sudut pandang yang segar. Contoh yang bisa dipakai adalah bagaimana seorang penulis menyamar menjadi Sinterklas di Hari Natal untuk merekam respon atau tingkah laku anak-anak di seputar hari raya itu.
5. Feature interpretatif
feature dari jenis ini mencoba memberikan deskripsi dan penjelasan lebih detil terhadap topik-topik yang telah diberitakan. Feature interpretatif bisa menyajikan sebuah organisasi, aktifitas, trend atau gagasan tertentu. Misalnya, setelah kisah berita menggambarkan aksi terorisme, feature interpretatif mungkin mengkaji identitas, taktik
dan tujuan terotisme.
berita memberikan gagasan bagi ribuan feature semacam ini. Setelah perampokan bank, feature interpretatif bisa saja menyajikan tentang latihan yang diberikan bank kepada pegawai untuk menangkal perampokan. Atau yang mengungkap lebih jauh tipikal perampok bank, termasuk peluang perampok bisa ditangkap dan dihukum.
6. Feature kiat (how-to-do-it feature)
feature ini berkisah kepada pembacanya bagaimana melakukan sesuatu hal: bagaimana membeli rumah, menemukan pekerjaan, bertanam di kebun, mereparasi mobil atau mempererat tali perkawinan. Kisah seperti ini seringkali lebih pendek ketimbang jenis feature lain dan lebih sulit dalam penulisannya.
reporter yang belum berpengalaman akan cenderung menceramahi atau mendikte pembaca — memberikan opini mereka sendiri — bukannya mewawancara sumber ahli dan memberikan advis detil dan faktual.
TEKNIK PENULISAN FEATURE
jika dalam penulisan berita yang diutamakan ialah pengaturan fakta-fakta, maka dalam penulisan feature kita dapat memakai teknik ”mengisahkan sebuah cerita”. Memang itulah kunci perbedaan antara berita ”keras” (spot news) dan feature. Penulis feature pada hakikatnya adalah seorang yang berkisah.
menulis melukis gambar dengan kata-kata: ia menghidupkan imajinasi pembaca; ia menarik pembaca agar masuk ke dalam cerita itu dengan membantunya mengidentifikasikan diri dengan tokoh utama.
menulis feature untuk sebagian besar tetap menggunakan penulisan jurnalistik dasar, karena ia tahu bahwa teknik-teknik itu sangat efektif untuk berkomunikasi. Tapi bila ada aturan yang mengurangi kelincahannya untuk mengisahkan suatu cerita, ia segera menerobos aturan itu.
konsep ”piramida terbalik” sering ditinggalkan. Terutama bila urutan peristiwa sudah dengan sendirinya membentuk cerita yang baik.
Elemen Feature Terpenting: Deskripsi dan Narasi
LUKISKAN, BUKAN KATAKAN
pernahkah Anda membaca sebuah tulisan dan sampai bertahun kemudian mengingat deskripsi dalam tulisan itu?
kita umumnya terkesan pada sebuah tulisan yang mampu melukis secara kuat gambaran di dalam otak kita. Deskripsi yang kuat adalah alat yang digdaya bagi para penulis, apapun yang kita tulis: esai, artikel, feature, berita, cerpen, novel atau puisi.
bagaimana cara belajar membuat deskripsi yang kuat dan hidup?
cara terbaik untuk melakukannya adalah menerapkan konsep “Show-Not-Tell” atau “Lukiskan, bukan Katakan”. Ubahlah pernyataan yang kering dan kabur menjadi paragraf berisi ilustrasi memukau.
perhatikan kalimat ini: “Nasib nenek itu sangat malang”
kalimat “mengatakan/ telling” itu bisa diubah menjadi paragraf “melukiskan/ showing” seperti ini:
umurnya 60 tahun. Dia hidup sebatang kara. Para tetangganya,
orang-orang papa yang tinggal di gubuk kardus perkampungan liar-kumuh
Kota Bandung, mengenalnya dengan nama sederhana: “Emak”. Tidak ada
yang tahu nama aslinya. Awal pekan ini, Emak ditemukan meninggal, tiga
hari setelah para tetangganya melihatnya hidup terakhir kali. “Sejak
Jumat pekan lalu, Emak tidak pernah kelihatan,” kata seorang
tetangganya. “Saat gubuknya dilongok, Emak sudah terbujur kaku di dalam.”
Jika kita menggunakan konsep “Show Not Tell”, paragraf-paragraf akan terbentuk secara alami, kuat, hidup dan mudah dikenang.
HINDARI KATA KETERANGAN/KATA SIFAT
Feature yang bagus memaparkan soal yang kongkret dan spesifik. Salah satu caranya adalah dengan menghindari kata-kata sifat seperti tinggi, kaya, cantik, dan kata tak tidak spesifik, cukup besar, lumayan heboh, keren abis.
kata sifat adalah musuh bebuyutan kata benda,” kata pujangga Prancis Voltaire.
contoh:
. Konser Peterpan itu heboh banget.
konser Peterpan di Gelanggang Senayan dihadiri oleh 50.000 penonton.
Tiket seharga Rp 200 sudah habis ludes sebulan sebelum pertunjukan.
Penonton yang rata-rata siswa SMP dan SMA berdesak-desakan. Duapuluh
orang pingsan, ketika para penonton berjingkrak mengikuti lagu “Ada
Apa Denganmu”.
. Ahmad seorang petani miskin.
Ahmad tinggal bersama seorang istri dan anaknya di gubuk beratap
rumbia. Tiap hari mereka hanya bisa makan sekali, itupun nasi jagung
tanpa lauk.
. Mak Eroh marah besar.
Pemerintah zalim!” kata Mak Eroh, istri seorang nelayan yang suaminya
tak bisa ke laut karena kanaikan harga solar.*
STRUKTUR PENULISAN FEATURE
1. Lead
mari kita tinggalkan difinisi apa itu feature dan kita langsung ke teknik penulisannya. Ini yang lebih penting. Kita tahu bahwa berita umumnya ditulis dengan teknik piramida terbalik dan harus memenuhi unsur 5 W + 1 H (what, who, why, when, where: apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana).
untuk penerbitan berupa koran, susunan piramida terbalik ini penting karena jika terjadi pemotongan karena tak ada tempat, pemotongan langsung dilakukan dari bagian belakang. Ini berarti lead berita itu pastilah yang terpenting dari isi berita itu sendiri. Ini harus memikat, tanpa itu berita tak menarik perhatian. Feature hampir sama dalam masalah lead, artinya harus memikat.
tetapi feature tidak tunduk pada ketentuan piramida terbalik. Feature ditulis dengan teknik lead, tubuh dan ending (penutup). Penutup sebuah feature hampir sama pentingnya dengan lead. Mungkin di sana ada kesimpulan atau ada celetukan yang menggoda, atau ada sindiran dan sebagainya. Karena itu kalau memotong tulisan feature, tak bisa main gampang mengambil paling akhir.
semua bagian dalam fetaure itu penting. Namun yang terpenting memang lead, karena di sanalah pembuka jalan. Gagal dalam menuliskan lead pembaca bisa tidak meneruskan membaca. Gagal berarti kehilangan daya pikat. Di sini penulis feature harus pandai betul menggunakan kalimatnya. Bahasa harus rapi dan terjaga bagus dan cara memancing itu haruslah jitu.Tak ada teori yang baku bagaimana menulis lead sebuah feature. Semuanya berdasarkan pengalaman dan juga perkembangan. Namun, sebagai garis besar beberapa contoh lead saya sebutkan di sini:
Lead Ringkasan:
Lead ini hampir sama saja dengan berita biasa, yang ditulis adalah inti ceritanya. Banyak penulis feature menulis lead gaya ini karena gampang.
misal:
Walaupun dengan tangan buntung, Pak Saleh sama sekali tak merasa
rendah diri bekerja sebagai tukang parkir di depan kampus itu.
pembaca sudah bisa menebak, yang mau ditulis adalah tukang parkir bernama Pak Saleh yang cacat. Yang berminat bisa meneruskan membaca, yang tak berminat — apalagi sebelumnya tak ada berita tentang Pak
Saleh itu — bisa melewatkan begitu saja.
Lead Bercerita:
Lead ini menciptakan suatu suasana dan membenamkan pembaca seperti ikut jadi tokohnya.
misal:
Anggota Reserse itu melihat dengan tajam ke arah senjata lelaki di
depannya. Secepat kilat ia meloncat ke samping dan mendepak senjata
lawannya sambil menembakkan pistolnya. Dor… Preman itu tergeletak
sementara banyak orang tercengang ketakutan menyaksi kan adegan yang
sekejap itu …..
pembaca masih bertanya apa yang terjadi. Padahal feature itu bercerita tentang operasi pembersihan preman-preman yang selama ini mengacau lingkungan pemukiman itu.
Lead Deskriptif:
Lead ini menceritakan gambaran dalam pembaca tentang suatu tokoh atau suatu kejadian. Biasanya disenangi oleh penulis yang hendak menulis profil seseorang.
misal:
Keringat mengucur di muka lelaki tua yang tangannya buntung itu,
sementara pemilik kendaraan merelakan uang kembalinya yang hanya dua
ratus rupiah. Namun lelaki itu tetap saja merogoh saku dengan tangan
kirinya yang normal, mengambil dua koin ratusan. Pak Saleh, tukang
parkir yang bertangan sebelah itu, tak ingin dikasihani …..
pembaca mudah terhanyut oleh lead begini, apalagi penulisnya ingin membuat kisah Pak Saleh yang penuh warna.
Lead Kutipan:
Lead ini bisa menarik jika kutipannya harus memusatkan diri pada inti cerita berikutnya. Dan tidak klise.
misal:
“Saya lebih baik tetap tinggal di penjara, dibandingkan bebas dengan
pengampunan. Apanya yang diampuni, saya kan tak pernah bersalah,” kata
Sri Bintang Pamungkas ketika akan dibebaskan dari LP Cipinang. Walau
begitu, Sri Bintang toh mau juga keluar penjara dijemput
anak-istri.. .. dan seterusnya.
pembaca kemudian digiring pada kasus pembebasan tapol sebagai tekad pemerintahan yang baru. Hati-hati dengan kutipan klise.
ontoh:
“Pembangunan itu perlu untuk mensejahterakan rakyat dan hasil-hasilnya
sudah kita lihat bersama,” kata Menteri X di depan masa yang melimpah
ruah. Pembaca sulit terpikat padahal bisa jadi yang mau ditulis adalah
sebuah feature tentang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang
agak unik.
Lead Pertanyaan:
Lead ini menantang rasa ingin tahu pembaca, asal dipergunakan dengan tepat dan pertanyaannya wajar saja. Lead begini sebaiknya satu alinea dan satu kalimat, dan kalimat berikutnya sudah alinea baru.
misal:
Untuk apa mahasiswa dilatih jurnalistik? Memang ada yang sinis dengan
Pekan Jurnalistik Mahasiswa yang diadakan ini. Soalnya, penerbitan
pers di kampus ini tak bisa lagi mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik
karena terlalu banyaknya batasan-batasan dan larangan ….
pembaca kemudian disuguhi feature soal bagaimana kehidupan pers kampus di sebuah perguruan tinggi.
Lead Menuding:
Lead ini berusaha berkomunikasi langsung dengan pembaca dan ciri-cirinya adalah ada kata “Anda” atau “Saudara”. Pembaca sengaja dibawa untuk menjadi bagian cerita, walau pembaca itu tidak terlibat pada persoalan.
misal:
Saudara mengira sudah menjadi orang yang baik di negeri ini. Padahal,
belum tentu. Pernahkah Saudara menggunakan jembatan penyeberangan
kalau melintas di jalan? Pernahkah Saudara naik ke bus kota dari pintu
depan dan tertib keluar dari pintu belakang? Mungkin tak pernah sama
sekali. Saudara tergolong punya disiplin yang, maaf, sangat kurang.
pembaca masih penasaran feature ini mau bicara apa. Ternyata yang disoroti adalah kampanye disiplin nasional.
Lead Penggoda:
Lead ini hanya sekadar menggoda dengan sedikit bergurau. Tujuannya untuk menggaet pembaca agar secara tidak sadar dijebak ke baris berikutnya. Lead ini juga tidak memberi tahu, cerita apa yang disuguhkan karena masih teka-teki.
isal:
Kampanye menulis surat di masa pemerintahan Presiden Soeharto ternyata
berhasil baik dan membekas sampai saat ini. Bukan saja anak-anak
sekolah yang gemar menulis surat, tetapi juga para pejabat tinggi di
masa itu keranjingan menulis surat.
ah, sampai di sini pembaca masih sulit menebak, tulisan apa ini?
alinea berikutnya:
Kini, ada surat yang membekas dan menimbulkan masalah bagi rakyat
kecil. Yakni, surat sakti Menteri PU kepada Gubernur DKI agar putra
Soeharto, Sigit, diajak berkongsi untuk menangani PDAM DKI Jakarta.
Ternyata bukannya menyetor uang tetapi mengambil uang setoran PDAM
dalam jumlah milyaran…. dan seterusnya.
pembaca mulai menebak-nebak, ini pasti feature yang bercerita tentang kasus PDAM DKI Jaya. Tetapi, apa isi feature itu, apakah kasus kolusinya, kesulitan air atau tarifnya, masih teka-teki dan itu dijabarkan dalam alinea berikutnya.
Lead Nyentrik:
Lead ini nyentrik, ekstrim, bisa berbentuk puisi atau sepotong kata-kata pendek. Hanya baik jika seluruh cerita bergaya lincah dan hidup cara penyajiannya.
misal:
Reformasi total.
Mundur.
Sidang Istimewa.
Tegakkan hukum.
Hapus KKN.
teriakan itu bersahut-sahutan dari sejumlah mahasiswa di halaman
gedung DPR/MPR untuk menyampaikan aspirasi rakyat …. dst….
pembaca digiring ke persoalan bagaimana tuntutan reformasi yang disampaikan mahasiswa.
Lead Gabungan:
Ini adalah gabungan dari beberapa jenis lead tadi.
misal:
“Saya tak pernah mempersoalkan kedudukan. Kalau memang mau diganti,
ya, diganti,” kata Menteri Sosial sambil berjalan menuju mobilnya
serta memperbaiki kerudungnya. Ia tetap tersenyum cerah sambil menolak
menjawab pertanyaan wartawan. Ketika hendak menutup pintu mobilnya,
Menteri berkata pendek: “Bapak saya sehat kok, keluarga kami semua
sehat….”
ini gabungan lead kutipan dan deskriptif. Dan lead apa pun bisa digabung-gabungkan.
2. Batang Tubuh
Setelah tahu bagaimana lead yang baik untuk feature, tiba saatnya berkisah menulis batang tubuh. Yang pertama diperhatikan adalah fokus cerita jangan sampai menyimpang. Buatlah kronologis, berurutan dengan kalimat sederhana dan pendek-pendek.
deskripsi, baik untuk suasana maupun orang (profil), mutlak untuk pemanis sebuah feature. Kalau dalam berita, cukup begini: Pak Saleh mendapat penghargaan sebagai tukang parkir teladan. Paling hanya dijelaskan sedikit soal Pak Saleh. Tapi dalam feature, saudara dituntut lebih banyak. Profil lengkap Pak Saleh diperlukan, agar orang
bisa membayangkan.
tapi tak bisa dijejal begini:
Pak Saleh, tukang parkir di depan kampus itu, yang tangan kanannya buntung, umurnya 50 tahun, anaknya 9, rumahnya di Depok, dapat penghargaan.
Data harus dipecah-pecah. Alenia pertama cukup ditulis:
Pak saleh, 50 tahun, dapat penghargaan. Lalu jelaskan dari siapa penghargaan itu dan apa sebabnya. Pak Saleh yang tangannya buntung itu merasakan cukup haru, ketika Wali Kota….
di bagian lain disebut: “Saya tidak mengharapkan, ” kata lelaki dengan 9 anak yang tinggal di Depok ini. Dan seterusnya.
anekdot perlu untuk sebuah feature. Tapi jangan mengada-ada dan dibikin-bikin. Dan kutipan ucapan juga penting, agar pembaca tidak jenuh dengan suatu reportase.
detil penting tetapi harus tahu kapan terinci betul dan kapan tidak.
preman itu tertembak dalam jarak 5 meter lebih 35 centi 6 melimeter… , apa pentingnya itu? Sebut saja sekitar 5 meter. Tapi, gol kemenangan Persebaya dicetak pada menit ke 43, ini penting. Tak bisa disebut sekitar menit ke 45, karena menit 45 sudah setengah main. Dalam olahraga sepakbola, menit ke 43 beda jauh dengan menit ke 30. Bahkan dalam atletik, waktu 10.51 detik banyak bedanya dengan 10.24 detik.Ini sudah menyangkut bahasa jurnalistik, nanti ada pembahasan khusus soal ini.
3. Ending
Jika batang tubuh sudah selesai, tinggallah membuat penutup. Dalam berita tidak ada penutup. Untuk feature setidak-tidaknya ada empat jenis penutup.
Penutup Ringkasan:
Sifatnya merangkum kembali cerita-cerita yang lepas untuk mengacu kembali ke intro awal atau lead.
Penutup Penyengat:
Membuat pembaca kaget karena sama sekali tak diduga-duga. Seperti kisah detektif saja. Misalnya, menulis feature tentang bandit yang berhasil ditangkap setelah melawan. Kisah sudah panjang dan seru, pujian untuk petugas sudah datang, dan bandit itu pun sudah menghuni sel. Tapi, ending feature adalah: Esok harinya, bandit itu telah kabur kembali. Ending ini disimpan sejak tadi.
Penutup Klimaks
Ini penutup biasa karena cerita yang disusun tadi sudah kronologis. Jadi penyelesaiannya jelas. Di masa lalu, ada kegemaran menulis ending yang singkat dengan satu kata saja: Semoga. Sekarang hal seperti ini menjadi tertawaan. Ini sebuah bukti bahwa setiap masa ada kekhasannya.
Penutup tanpa Penyelesaian:
Cerita berakhir dengan mengambang. Ini bisa taktik penulis agar pembaca merenung dan mengambil kesimpulan sendiri, tetapi bisa pula masalah yang ditulis memang menggantung, masih ada kelanjutan, tapi tak pasti kapan.
By..Bung Toni (alumni UKPM Teknokra, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Unila)

Analisis Kebudayaan Suku Sunda (Kecendrungan sikap dan prilaku yang mengarah pada kebudayaan LCC atau HCC)


Analisis ini mengacu pada aplikasi Stella Ting Toomey (1985;1988) dengan indikator aplikasi penilaian sebagai berikut:

1. Presepsi terhadap Isu dan Orang yang Menyebarkan Isu

Masyarakat suku Sunda dalam menerima isu/informasi cenderung mempertimbangkan siapa yang menyampaikan isu dengan menaruh kepercayaan pada orang tersebut. Masyarakat akan cenderung menerima informasi yang disampaikan oleh orang yang dituakan/dihormati di lingkungannya. Ini menunjukkan suku Sunda cenderung menerima informasi yang disampaikan oleh orang yang telah mereka percaya/hormati.

Kebenaran informasi cenderung tidak menjadi fokus perhatian karena teralihkan oleh kepercayaan pada si penyampai informasi. Sebaliknya, apabila si penyampai pesan tidak memiliki kredibilitas/nilai kepercayaan di mata masyarakat maka informasi pun akan sulit diterima. Sebagai contoh, seorang Jaula (Jama’ah Ulama) ketika menyampaikan pesan dakwah, karena posisinya yang dianggap baru dan tidak memiliki latar belakang sesuai kebudayaan/sistem ajaran yang dianut, maka pesan dakwah (sekalipun benar) akan sulit diterima karena terkalahkan oleh sikap strereotip masyarakat yang muncul.(HCC)

2. Presepsi terhadap Tugas dan Relasi

Masyarakat suku Sunda dikenal dengan sistem kekerabatannya yang kental. Sikap saling mengenal, saling bahu-membahu (gotong-royong) menjadi ciri dari masyarakat Sunda. Dalam memandang persepsi tugas dan relasi, masyarakat Sunda lebih cenderung mengutamakan relasi sosial dan menjadikannya sebagai media untuk melaksanakan tugas secara bersama-sama (gotong-royong). Sebagai contoh, saat digelar acara pernikahan, masyarakat Sunda memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk bersama-sama membantu dan menjadikannya sebagai ajang untuk memperkuat ikatan kekeluargaan dan membangun hubungan personal. Dengan sendirinya, tugas berat yang dihadapi pun menjadi lebih ringan lantaran tumbuhnya ikatan sosial antar masyarakat. (HCC)

3. Presepsi Terhadap Kelogisan Informasi

Secara sosiologis-antropologis, falsafah kehidupan masyarakat Sunda mengacu pada prinsip “cageur, bageur, bener, pinter, tur singer”. Filosofi prinsip tersebut menjadi pedoman dalam mengimplementasikan sistem pengetahuan/pendidikan. Cageur mengandung makna sehat jasmani dan rohani. Bageur berperilaku baik, sopan santun, ramah, bertata krama. Bener yaitu jujur, amanah, penyayang dan takwa. Pinter, memiliki ilmu pengetahuan. Singer artinya kreatif dan inovatif.

Berangkat dari hal di atas, masyarakat suku Sunda memiliki modal prinsip Pinter dan Singer dalam mengadopsi informasi. Mereka lebih menyukai informasi yang bersifat rasional/yang dapat dicerna oleh akal pikiran ketimbang informasi yang irasional. Hal yang irasional biasanya masih diadopsi oleh masyarakat-masyarakat yang mendiami wilayah tertentu saja, seperti suku Baduy dengan sistem kepercayaan yang masih berorientasi pada praktek-praktek sinkretisme dan hal-hal mistik.

Masyarakat Sunda juga dikenal dengan sikap ramah tamah, dan santun. Ini terlihat dengan prinsip sifat someah hade ka semah (tuan rumah baik kepada tamu/pendatang) yang menjadi jalan dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat pendatang. Sikap persahabatan, saling pengertian, dan bahkan persaudaraan kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara masyarakat Sunda dan kaum pendatang. Hubungan orang Sunda dengan masyarakat pendatang dari berbagai etnik dalam konteks apa pun-keseharian, pendidikan, bisnis, politik, dan sebagainya-dilakukan melalui komunikasi yang efektif.

Perkenalan pribadi, pembicaraan dari hati ke hati, gaya dan ragam bahasa (termasuk logat bicara), cara bicara (paralinguistik), bahasa tubuh, ekspresi wajah, cara menyapa, dan aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan menjadi ciri dari masyarakat Sunda. Dalam hal ini jelas bahwa dalam proses interaksi/komunikasi, orang Sunda lebih mengutamakan sikap ramah untuk membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat ketimbang sikap emosi. (LCC)

4. Presepsi terhadap Gaya Komunikasi

Dalam proses komunikasi, masyarakat Sunda lebih cenderung memakai pola komunikasi langsung (tanpa perantara). Hal ini didorong oleh budaya mengunjungi sesama/ silaturahmi yang kental dalam masyarakat Sunda. Informasi pun disampaikan secara langsung dengan pola tatap muka dan mengarah pada pembicaraan yang bersifat formal dengan sedikit basa-basi/gurauan. (LCC)

5. Presepsi terhadap Pola Negosiasi

Dalam proses negosiasi masyarakat Sunda cenderung mengutamakan perundingan dengan menekankan pada kedekatan/kekerabatan. Dalam menyelesaikan masalah yang bersifat konflik orang Sunda lebih menggunakan pertimbangan hati/perasaan daripada otak dengan tujuan menjaga hubungan kekerabatan. Pilihan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan lebih menjadi pilihan tepat dalam mengambil keputusan. (HCC).

6. Presepsi terhadap Informasi tentang Individu

Masyarakat suku Sunda cukup selektif dalam menerima informasi dari seorang individu. Informasi akan mudah diterima, apabila sosok individu penyampai informasi (komunikator) lebih dikenal latar belakangnya oleh masyarakat sekitar. Kejelasan sosok individu komunikator akan menentukan sikap penerimaan atas pesan yang disampaikan. Begitu halnya dalam proses interaksi, penilaian terhadap individu lebih ditekankan pada informasi tentang siapa, status, dan profesi/keahlian yang dimiliki. Namun dalam proses penerimaannya, masyarakat Sunda tidak terlalu memikirkan perbedaan latar belakang individu (sosial, budaya, etnik, agama), mereka biasanya bisa langsung menyatu dalam kehidupan bermasyarakat. (LCC)

Sementara itu dalam analisis budaya dengan aplikasi lain berupa:

a. Bentuk Pesan Informasi

Masyarakat Sunda dalam proses interaksi dengan latar belakang kebudayaan sama cenderung menggunakan bahasa verbal berupa bahasa Sunda itu sendiri dalam menyampaikan pesan. Sehingga pesan yang disampaikan bisa dimengerti dengan mudah. (LCC)

b. Reaksi terhadap sesuatu
Masyarakat Sunda termasuk masyarakat yang ekspresif dalam menerima rangsangan. Respon atas rangsangan biasanya terlihat dari perilaku yang ditunjukkan orang Sunda. Sebagai contoh, saat ada salah satu masyarakat yang terkena musibah, dengan sigap orang Sunda akan langsung memberikan pertolongan (sikap empati). (LCC)

c. Memandang in group dan out group
Masyarakat Sunda cenderung luwes dalam melihat perbedaan dalam kelompoknya dan luar kelompoknya dengan menjadikan kelompok lain sebagai referensi untuk menilai kelompoknya. Selain itu pola hubungan tetap terbangun diantara kelompoknya dan kelompok lain. (HCC)

d. Sifat pertalian antarpribadi
Masyarakat Sunda memiliki sifat pertalian yang kuat dalam masyarakat. Jalinan kekerabatan dan silaturahmi yang selalu terjaga menjadi modal orang Sunda dalam kehidupan bermasyarakat. (HCC)

e. Konsep Waktu
Konsep waktu dalam masyarakat Sunda ceenderng kurang terorganisir dan bersifat luwes. (HCC)

Kesimpulan

jumlah LCC (4) dan jumlah HCC (6), dapat disimpulkan bahwa Analisis Kebudayaan Masyarakat Sunda lebih mengarah pada Higth Context Culture (HCC).

Analisis ini berdasarkan pengalaman pengamatan pada perilaku masyarakat Suku Sunda di Desa Hanakau Kec. Sukau Liwa Lampung Barat (tempat tinggal penulis).

KODE ETIK JURNALISTIK dan UU Pers


::

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.
Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh
organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-Abdul Manan
2.Aliansi Wartawan Independen (AWI)-Alex Sutejo
3.Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)-Uni Z Lubis
4.Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)-OK. Syahyan Budiwahyu
5.Asosiasi Wartawan Kota (AWK)-Dasmir Ali Malayoe
6.Federasi Serikat Pewarta-Masfendi
7.Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)-Fowa’a Hia
8.Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)-RE Hermawan S
9.Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)-Syahril
10.Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Bekti Nugroho
11.Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBA)-Boyke M. Nainggolan
12.Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)-Kasmarios SmHk
13.Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)-M. Suprapto
14.Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)-Sakata Barus
15.Komite Wartawan Indonesia (KWI)-Herman Sanggam
16.Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)-A.M. Syarifuddin
17.Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI)-Hans Max Kawengian
18.Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)-Hasnul Amar
19.Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI)-Ismed hasan Potro
20.Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)-Wina Armada Sukardi
21.Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)-Andi A. Mallarangan
22.Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)-Jaja Suparja Ramli
23.Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI)-Ramses Ramona S.
24.Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI)-Ev. Robinson Togap Siagian-
25.Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)-Rusli
26.Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat- Mahtum Mastoem
27.Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)-Laode Hazirun
28.Serikat Wartawan Indonesia (SWI)-Daniel Chandra
29.Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII)-Gunarso Kusumodiningrat

:: UU 40/1999, PERS ::

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 40 TAHUN 1999 (40/1999)
Tanggal: 23 SEPTEMBER 1999 (JAKARTA)

——————————————————————————–

Tentang: PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.

4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.

8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik *9980 tentang dirinya maupun tentang orang lain.

13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

(2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.

(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal *9981 yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

BAB III Wartawan

Pasal 7

(1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.

(2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

(1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.

(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V DEWAN PERS

Pasal 15

(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; g. mendata perusahaan pers.

(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:

a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:

a. organisasi pers; b. perusahaan pers; c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

*9983 (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

(2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2815 ) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235);

2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap *9984 Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

I. UMUM

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi *9985 juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Ayat (2) Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. *9986 Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat (1) Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1) Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 10

*9987 Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara : a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan; b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik; c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Ayat (2) Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas *9988 Ayat (2) Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12. Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3887
Posted by iddaily[dot]net at 7:34 AM 3 comments
Subscribe to: Posts (Atom)

Peran Agama dalam Proses Akulturasi dan Inkulturasi Keberagaman Budaya Bangsa (Tugas Makalah Mata Kuliah Komunikasi Lintas Budaya)


PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan sangat pesat berakibat pada masuknya budaya-budaya asing. Hal ini merupakan dampak dari fenomena globalisasi melalui peranan media dalam mengantarkan pesan/informasi yang bersifat global. Media elektronik maupun cetak telah menimbulkan pergeseran-pergeseran nilai budaya maupun nilai-nilai fundamental budaya suatu bangsa.
Fenomena ini kemudian merujuk pada proses Akulturasi dan Inkulturasi budaya asing dengan budaya lokal masyarakat Indonesia. Proses Akulturasi sendiri ditandai dengan masuknya unsur – unsur kebudayaan asing yang lambat laun mendapat perhatian dan diterima oleh kebudayaan masyarakat yang telah ada tanpa menghilangkan nilai-nila kepribadian kebudayaan itu.

Realitas saat ini menunjukkan proses Akulturasi dan Inkulturasi budaya asing cenderung menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Hal ini akan berdampak pada perubahan tatanan nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Fenomena budaya ini menuntut bangsa Indonesia untuk mengimbangi perubahan dengan cara mengadakan seleksi dan saringan terhadap budaya asing yang masuk.
Perlu adanya sebuah tatanan nilai yang menjadi pegangan bangsa Indonesia dalam menyikapi keberagaman budaya bangsa. Ini diperlukan ditengah kemajemukan budaya dan masyarakat untuk menghindari terjadinya pergeseran-pergeseran nilai kerukunan dalam masyarakat. Dalam hal ini agama memiliki peranan strategis dalam membangun dan menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat ditengah keberagaman budaya. Cepatnya perubahan di era globalisasi ini menuntut peranan agama secara aktif sebagai alternatif dan filter dalam menyikapi masalah masalah tersebut.
Agama pada dasarnya merupakan serangkaian keyakinan manusia terhadap ajaran Tuhan, nabi/dewa dsb. Konsepnya berupa doktrin kepercayaan tentang sesuatu yang telah tersurat dalam kitab/ajaran yang harus dipatuhi. Bagi sebagian orang, agama adalah kegiatan ritual, berkhidmat kepada sesama manusia dan berperilaku yang baik terhadap alam semesta.
Durkheim menyatakan agama adalah suatu sistem kepercayaan dan praktek yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang suci berupa kepercayaan dan praktek-praktek yang bersatu menjadi suatu komunitas moral yang tunggal. Dari definisi ini ada dua unsur yang penting, yang menjadi syarat sesuatu dapat disebut agama, yaitu “sifat suci” dari agama dan “praktek-praktek ritual” dari agama.
Agama tidak harus melibatkan adanya konsep mengenai suatu mahluk supranatural, tetapi agama tidak dapat melepaskan kedua unsur di atas, karena ketika salah satu unsur tersebut terlepas, maka pemaknaan agama menjadi bias makna. Di sini dapat kita lihat bahwa sesuatu itu disebut agama bukan dilihat dari substansi isinya tetapi dari bentuknya, yang melibatkan dua ciri tadi. Dalam hal ini Durkheim menempatkan agama sebagai alat penghubung dengan masyarakat.
Agama berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang berke-Tuhanan. Konsep tentang agama dalam masyarakat Indonesia sendiri telah tertuang dalam sila pertama Pancasila yaitu keTuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berkeTuhanan dan bukan masyarakat yang tidak memiliki agama (atheis). Negara Indonesia sebagai negara multikultural, sangat mendukung berkembangnya agama sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin pada undang-undang dasar (UUD) 1945 yang menjamin adanya kebebasan beragama. Di Indonesia setidaknya ada enam agama yang diakui keberadaannya: Islam, Kristen, Hindu, Budha, Kristen Protestan, dan Kong Hu Cu.

1.2 Rumusan Masalah
Masalah yang diangkat dalam penyusunan makalah ini ialah “Bagaimana peranan agama dalam menyikapi proses Akulturasi dan Inkulturasi keberagaman budaya bangsa”

1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini ialah:
1. Untuk mengetahui peranan strategis agama dalam menyikapi proses Akulturasi dan Inkulturasi keberagaman budaya bangsa”
2. Untuk memenuhi syarat tugas Mata Kuliah Komunikasi Lintas Budaya

1.4 Manfaat penulisan
1. Untuk memudahkan mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam mengetahui peranan strategis agama dalam menyikapi proses Akulturasi dan Inkulturasi keberagaman budaya bangsa”
2. Sebagai sarana untuk menguji kemampuan penulis dalam menyusun laporan/makalah.

1.5 Landasan Teori
Teori yang mendukung proses Akulturusi dan Inkulturasi budaya:

1. Teori Analisis Kebudayaan Kebudayaan Implisit
Kebuyaan implicit bermakna kebuyaan immaterial yang bentuknya tidak tampak sebagai benda namun tersirat dalam nilai/norma budaya masyarakat, misalnya bahasa. Teori ini mengacu pada beberapa asumsi antara lain:
1. Kebudayaan mempengaruhi skema kognitif
Frake (1968) mengemukakan bahwa manusia mempunyai wilayah skema kognitif sendiri. Dengan ini manusia kemudian menetapkan strategi berpikir dan bertindak yang dipengaruhi oleh system kognitif etnografi.
2. Kebudayaan mempengaruhi organisasi tujuan dan strategi tindakan
3. Kebudayaan mempengaruhi pengorganisasian skema interaksi
4. Kebudayaan mempengaruhi proses komunikasi
2. Teori Analisis Interaksi Antarbudaya
Teori ini didasarkan pada proses komunikasi antar manusia dengan latar kebudayaan yang berbeda. Adapun proses pendekatannya melalui Pendekatan Jaringan Metateoritikal mengacu pada pengertian nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat sangat menentukan otonomi individu, ketergantungan individu dengan orang lain.

3. Teori Pertukaran
Teori ini dikembangkan oleh Thibaut dan Kelley (Liliweri, 1991). Teori ini mengatakan hubungan antarpribadi bisa diteruskan dan dihentikan disebabkan oleh adanya dinamika perkembangan hubungan antarpribadi. Selain itu factor tingkat pengalaman berupa tingkat motivasi dan sasaran individu juga turut mempengaruhi.

4. Teori Pengurangan tingkat ketidakpastian
Berger (1982) mengemukakan salah satu fungsi dari komunikasi adalah sebagai media untuk mengurangi ketidakpastian antara komunikator dan komunikan.

5. Teori Determinasi Teknologi
Teori ini mengungkapkan suatu peradaban modern merupakan hasil dari suatu penemuan teknologi baru yang mempengaruhi pola suatu kebudayaan.

6. Face-Negotiation Theory.
Teori yang dipublikasikan Stella Ting-Toomey ini membantu menjelaskan perbedaan –perbedaan budaya dalam merespon konflik. Ting-Toomey berasumsi bahwa orang-orang dalam setiap budaya akan selalu negotiating face. Istilah itu adalah metaphor citra diri publik, cara kita menginginkan orang lain melihat dan memperlakukan diri kita. Face work merujuk pada pesan verbal dan non verbal yang membantu menjaga dan menyimpan rasa malu (face loss), dan menegakkan muka terhormat. Identitas kita dapat selalu dipertanyakan, dan kecemasan dan ketidakpastian yang digerakkan oleh konflik yang membuat kita tidak berdaya/harus terima. Postulat teori ini adalah face work orang-orang dari budaya individu akan berbeda dengan budaya kolektivis. Ketika face work adalah berbeda, gaya penangan konflik juga beragam.
7. Teori Pengelolaan Kecemasan/Ketidakpastian
Teori yang di publikasikan William Gudykunst ini memfokuskan pada perbedaan budaya pada kelompok dan orang asing. Ia berniat bahwa teorinya dapat digunakan pada segala situasi dimana terdapat perbedaan diantara keraguan dan ketakutan.
Ia menggunakan istilah komunikasi efektif kepada proses-proses meminimalisir ketidakmengertian. Penulis lain menggunakan istilah accuracy, fidelity, understanding untuk hal yang sama.
Gudykunst menyakini bahwa kecemasan dan ketidakpastian adalah dasar penyebab dari kegagalan komunikasi pada situasi antar kelompok. Terdapat dua penyebab dari mis-interpretasi yang berhubungan erat, kemudian melihat itu sebagai perbedaan pada ketidakpastian yang bersifat kognitif dan kecemasan yang bersifat afeksi- suatu emosi

BAB II. PEMBAHASAN

2.1 Masalah yang dihadapi negara dalam proses Akulturasi dan Inkulturasi Budaya
Arus globalisasi telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi menimbulkan kecenderungan yang mengarah pada memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Perkembangan 3T (Transportasi, Telekomunikasi, dan Teknologi) mengkibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri. Budaya Indonesia yang dulunya ramah-tamah, gotong royong dan sopan berganti dengan budaya barat, misalnya pergaulan bebas.
Indonesia merupakan salah satu bangsa yang mempunyai nilai-nilai budaya dasar yang sangat kental dan tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu dampak dari proses Akultutasi dan Inkulturasi budaya yang paling dirasakan adalah bergesernya nilai-nilai budaya lokal ke arah budaya barat.
Hal lain yang menjadi masalah bagi negara dalam proses Akultuasi dan Inkulturasi adalah rendahnya pemahaman dalam pemakaian bahasa indonesia yang baik dan benar (bahasa juga salah satu budaya bangsa). Sudah lazim di Indonesia untuk menyebut orang kedua tunggal dengan Bapak, Ibu, Pak, Bu, Saudara, Anda dibandingkan dengan kau atau kamu sebagai pertimbangan nilai rasa.
Saat ini ada kecenderungan di kalangan anak muda yang lebih suka menggunakan bahasa Indonesia dialek Jakarta seperti penyebutan kata gue (saya) dan lu (kamu). Selain itu kita sering dengar anak muda mengunakan bahasa Indonesia dengan dicampur-campur bahasa inggris seperti OK, No problem dan Yes’. Fenomena ini merupakan dampak dari arus iformasi yang tersalurkan melalui media TV, Surat Kabar, Internet dan sebagainya.
Gaya berpakaian remaja Indonesia yang dulunya menjunjung tinggi norma kesopanan telah berubah kearah barat. Ada kecenderungan bagi remaja memakai pakaian minim dan ketat yang memamerkan bagian tubuh tertentu. Budaya ini diadopsi dari film-film maupun berbagai media lainnya yang ditransformasikan barat ke dalam masyarakat Indonesia.

2.2 Peran Agama dalam menyikapi proses Akulturasi dan Akulturasi Budaya Bangsa
Agama memiliki makna sebagai ajaran yang membebaskan dan memberikan pencerahan (enlightenment) kepada umat manusia. Posisi agama dalam kehidupan tidaklah statis dan konstan. Kadang ia disanjung, dihormati, dan dibela. Tapi ia terkadang juga dicurigai, dicaci dan kalau perlu dimusnahkan.
Agama hadir dalam rangka merespon masalah/sesuatu yang menyimpang dalam masyarakat. Dalam menghadapi arus globalisasi budaya, perlu adanya penguatan religiusitas/pemahaman nilai-nilai keagamaan. Agama memiliki “tanggung jawab sosial” (global responsibility) untuk menyelesaikan pelbagai problematika yang terjadi ditengah masyarakat multikultural seperti Indonesia.
Agama dalam hal ini memiliki peranan menanamkan nilai-nilai ajaran yang mengacu pada tatanan sosial dengan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur kebudayaan. Agama dan budaya harus saling sinkron dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Sehingga pergeseran budaya yang terjadi kini dapat terminimalisir dengan adanya pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama.

2.3 Harapan dari adanya proses Akulturasi dan Akulturasi
Budaya Bangsa
Proses Akulturasi dan Inkulturasi ditengah arus globalisasi saai ini adalah yang wahar terjadi. Saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Dalam hal ini media memiliki perananan penting untuk menstransformasikan pesan-pesan budaya. Fenomena ini tentu saja membawa dampak pada masuknya nilai-nilai budaya asing kedalam masyarakat.
Sebenarnya proses Akulturasi dan Inkulturasi adalah sesuatu yang harus disikapi dengan bijak. Banyak arus informasi budaya asing yang membawa inovasi pada budaya lokal yang seharusnya tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal. Contoh kecil, pementasan tari atau acara sejenis lainnya, kini dapat lebih bergairah dengan sajian teknologi modern.
Namun tidak dapat dipungkiri, fenomena masuknya budaya asing juga telah banyak menggeser nilai-nilai budaya lokal masyarakat. Masalahnya sekarang adalah tinggal bagaimana kita menyikapinya. Salah satunya adalah dengan memainkan peranan agama melalui penanaman nilai-nilai agama sebagai acuan tatanan hidup yang baik. Perlu ada sinkronisasi nilai-nilai budaya dengan nilai-nilai agama sehingga penerapan budaya dapat tercermin dengan cara-cara yang benar.

Daftar Pustaka

1. Iliweri, Alo (2007). Makna Budaya dalam Komunikasi AntarBudaya. Jogyakarta: LKiS Yogyakarta
2. Winaro, Budi (2008). Globalisasi: peluang atau ancaman bagi Indonesia. akarta: Erlangga
3. Peursen, CA Van (2000) Strategi kebudayaan: Kanisius
4. Ihromi, T.O (1999). Pokok-pokok antropologi budaya:Yayasan Obor Indonesia
2. Happy Susanto (2007) Peran Agama dan Tanggung Jawab Global. From http://happy-susanto-files.blogspot.com/2007/11/peran-agama-dan-tanggung-jawab-global.html
4. M Erik Haramain (2009) Komunikasi Antarbudaya. From http://www.scribd.com/doc/17233234/Komunikasi-Antar-Budaya GenderLect-Style

Metode Penelitian Komunikasi


1. a. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
b. Menurut Strauss dan Corbin (1997: 11-13), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).
c. Penelitian kualitatif merupakan metodologi untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan sesuatu masalah (Sutopo, 2002:38; Lindolf, 1994:21).
c. Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kaasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

2. a. Jenis data
- Kualitatif (non numerik) merupakan data yang data bersifat deskriptif berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar, gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, artefak dan catatan-catatan lapangan pada jsaat penelitian dilakukan.
Contoh: data jenis kelamin, pekerjaan, status kawin (data hasil kuisioner, dan hasil wawancara).

- Jenis Data kuantitatif (numerik) adalah data yang menggambarkan keterangan karakteristik seperti kuantitas, jumlah, dan besaran yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif yang diangkakan (scoring) misalnya terdapat dalam skala pengukuran.
Contoh: tingkat usia (umur), penghasilan, tinggi/berat badan.

Jenis data kuantitatif dikelompokkan menjadi 3 : nominal,kategori,ordinal
Data nominal merupakan data kategori, seperti jenis pekerjaan, kota tempat tinggal, pendidikan, bidang keahlian dll.
Data kategori dapat berupa angka numerik coding dari kategori atau teks (kata-kata) yang menjadi indikator dari kategori.
Data ordinal merupakan data urutan atau data yang memiliki rangking.

b. Alat pencari data primer
- Alat pencari data primer pada metode kualitatif adalah
Wawancara
1. Apa yang anda lakukan setiap bertemu dengan pendatang baru? (pengetahuan).
2. Bagaimana perasaan anda saat mendapat perhatian lebih dari lawan jenis? (perasaan)

- Alat pencari data primer pada metode kuantitatif
Kuisioner
a. Contoh pertanyaan tertutup.
1. Menurut anda siapakah calon presiden yang berpeluang menang dalam pemilu presiden 2009 mendatang?
a. Susilo Bambang Yudhoyono
b. M. Jusuf Kalla
c. Megawati Soekarno Putri

b. Contoh pertanyaan terbuka
1. Apa pendapat anda tentang aksi corat-coret yang dilakukan para pelajar SMA setelah pengumuman kelulusan?

3. a. Metode Analisis isi (Content analysis) merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis isi dan mengolah pesan/perilaku komunikasi yang tampak secara sistematis dan objektif.
b. Metode Analisis Wacana (Discourse analysis) merupakan metode penelitian yang berupaya mengungkapkan makna interpretasi dari objek yang diteliti berupa analisis bahasa serta problematika sosial dengan memakai paradigma penelitian yang digunakan.

4. Tipe-tipe penelitian
a. Tipe penelitian eksplanatory (penjelasan) merupakan tipe penelitian yang memberikan sebuah penjelasan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan kondisi subyek ataupun obyek penelitian dengan menjelaskan kedudukan serta hubungan antara variabel-variabel berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

b. Tipe penelitian Deskriftif (penggambaran) merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan kondisi objek penelitian sesuai dengan keadaan yang ditemukan atau diamati di lapangan. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengamat dan hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala alamiah dan mencatatnya.

c. Tipe penelitian Eksporatif merupakan metode penelitian yang mencari dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk mencari hubungan baru yang terdapat dalam satu permasalahan yang luas dan kompleks.

.

Filsafat Ilmu


1. Definisi Pengetahuan
Pengetahuan adalah informasi atau berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan panca indera. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali objek atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya ketika seseorang berkunjung ke suatu daerah yang belum pernah dikunjunginya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang gambaran seputar wilayah tersebut.
Dalam hal ini Pengetahuan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa hal:
a. Pengetahuan empiris/ aposteriori: Pengetahuan yang lebih menekankan pada pengamatan dan pengalaman inderawi. Pengetahuan empiris juga dapat berkembang menjadi pengetahuan deskriptif bila seseorang dapat melukiskan dan menggambarkan ciri, sifat, dan gejala yang ada pada objek empiris tersebut.
b. Pengetahuan rasionalisme, yang merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui proses berpikir/akal. Rasionalisme lebih menekankan pengetahuan yang bersifat apriori/hasil pemikiran.

2. Sumber-sumber pengetahuan

Sumber–sumber pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi lima hal:

1. Pengalaman
Pengalaman adalah sumber informasi yang kuat untuk menggambarkan sesuatu yang pernah dialami dan mampu memberi jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi. Manusia menjadikan pengalaman sebagai acuan dan batasan untuk melakukan sesuatu guna menghindari kesalahan.

2. Wewenang/otoritas
Wewenang dalam hal ini berarti manusia menjadikan orang lain atau objek yang mempunyai pengalaman atau memiliki sumber keahlian yang dapat dipercaya sehingga dapat kita terima sebagai kebenaran. Semisal guru dan buku. Manusia cenderung menjadikan guru dan buku sebagai pusat informasi dan belajar untuk mengetahui sesuatu.

Kelemahan dari wewenang. Pertama, orang-orang atau objek yang berwenang itu juga bisa salah, juga orang yang dianggap berwenang itu berbeda pendapat tentang beberapa masalah..

3. Cara berpikir deduktif
Cara berpikir deduktif yang diperkenalan oleh Aroistoteles dan pengikutnya dirumuskan sebagi proses berpikir dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus dengan memakai kaidah logika tertentu. Hal ini dilakukan melalui serangkaian pernyataan yang disebut silogisme, yang terdiri atas:
a. dasar pikiran utama (premis mayor)
b. dasar pikiran kedua (premis minor)
c. kesimpulan
dalam berpikir deduktif, jika dasar pikirannya benar, maka kesimpulan pasti benar.

4. cara berpikir induktif
Cara berpikir induktif merupakan kebalikan dari proses metode deduktif yakni prose berpikir dari pernyataan khusus ke pernyataan yang sifatnya umum.

Francis Bacon (1561-1626) berpendapat bahwa para pemikir hendaknya tidak merendahkan diri begitu saja dengan menerima premis orang yang punya otoritas sebagai kebenaran mutlak. Menuurtnya seseorang penyelidik dapat membuat kesimpulan umum berdasarkan fakta yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung.. Perbedaanya dalam contoh sebagai berikut.
*Deduktif : setiap binatang menyusui mempunyai paru-paru.
Kelinci adalah binatang menyusui.
Oleh karena itu, setiap kelinci mempunyai paru-paru.
*Induktif : setiap kelinci yang pernah diamati mempunyai paru-paru.
Oleh karena itu, setiap kelinci mempunyai paru-paru.

5. pendekatan ilmiah
Pendekatan ilmiah pada dasarnya menggabungkan aspek-aspek pernyataan dari metode induktif dan deduktif. Pendekatan ilmiahmerupakan proses dimana penyelidik secara induktif bertolak dari pengamatan mereka menuju hipotesis. Kemudian secara deduktif peneliti bergerak dari hipotesis ke implikasi logis hipotesis hingga menarik suatu kesimpulan.

Adapun langkah langkah dalam pendekatan ilmiah adalah sebagai berikut:
1) Perumusan masalah
2) Pengajuan hipotesis
3) Cara berpikir deduktif
4) Pengumpulan dan analisis data
5) Penerimaan dan penolakan hipotesis

3. Beda Ilmu dan Pengetahuan
Definisi Ilmu menurut beberapa tokoh:
a. Mohammad Hatta
Definisi ilmu dapat dimaknai sebagai akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan——Suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris.Ilmu dapat diamati panca indera manusia ——- Suatu cara menganalisis yang mengizinkan kepada para ahlinya untuk menyatakan -suatu proposisi dalam bentuk: “jika,…maka…”

b. Harsojo, Guru Besar Antropolog, Universitas Pajajaran–
Definisi ilmu bergantung pada cara kerja indera-indera masing-masing individu dalam menyerap pengetahuan dan juga cara berpikir setiap individu dalam memroses pengetahuan yang diperolehnya. Selain itu juga, definisi ilmu bisa berlandaskan aktivitas yang dilakukan ilmu itu sendiri. Kita dapat melihat hal itu melalui metode yang digunakannya.
Dari penejasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematis, logis, empiris dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi ilmu adalah pengetahuan yg memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu. Ilmu bisa berarti proses memperoleh pengetahuan, atau pengetahuan terorganisasi yang diperoleh lewat proses tersebut. Sedangkan pengetahuan itu sendiri adalah seluruh hal yang diketahui manusia tanpa tersusun secara sistematis.

Daftar Pustaka
Suriasumantri, Jujun S, Filsafat ilmu: sebuah pengantar populer, 1984. Sinar Harapan

http://id.wikipedia.org

http://wangmuba.com/2009/04/20/filsafat-ilmu-dan-ilmu-pengetahuan.

Etika Penelitian


Etika penelitian berkaitan dengan “benar” atau “salah” dalam melakukan penelitian. Seorang peneliti dalam hal ini perlu memperhitungkan apakah
penelitiannya layak atau tak layak untuk dilakukan.

Dalam merencanakan penelitian, peneliti bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kemungkinan penerimaan setempat. Mencari informasi tentang adat kebiasaan, cara menyapa, bertanya atau melindungi partisipan. Mempertimbangkan apakah subyek partisipan adalah orang yang beresiko atau kurang beresiko karena mengenal peneliti. Peneliti juga bertanggung jawab terhadap perlakuan etis dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian pada saat berlangsungnya penelitian.
Perlu ada perjanjian yang jelas dan jujur antara peneliti dengan partisipan penelitian. Penghargaan atau komitmen lainnya. Peneliti menghargai kebebasan individual untuk bertindak sebagai partisipan. Setelah data terkumpul, peneliti hendaknya memberi informasi kepada partisipan tentang hakikat penelitiannya untuk menghindari miskonsepsi.

Pembahasan mengenai etika penelitian ini sudah tertuang dalam kesepakatan internasional sejak tahun 1947. Pada saat itu, di kamp NAZI telah disepakati bahwa dalam melakukan penelitian harus melindungi subjek penelitian dan peneliti. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Nuremberg Code.

Kesepakatan internasional mengenai etika penelitian yaitu pada tahun 1964 dengan dispeakatinya Declaration of Helsinki tentang prinsip-prinsip penelitian medis pada subjek manusia. Di Indonesia, pengaturan mengenai kode etik pengambilan data penelitian mempunyai dasar hukum kuat dalam UU nomer 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan secara rinci tertuang dalam Pedoman Nasional Etika Penelitian Kesehatan (KNEPK-Depkes RI, 2004).

Penelitian yang dilakukan harus menghargai kebebasan individual untuk bertindak sebagai responden atau subjek penelitian. Responden harus dijamin dan dilindungi karena pengambilan data dalam penelitian akan menyinggung ke arah hak asasi manusia. Meskipun suatu penelitian sangat bermanfaat namun apabila melanggar etika penelitian maka penelitian tersebut tidak boleh dilaksanakan.

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus memperhatikan aspek etika/moral. Kaidah dasar etika penelitian mencakup beberapa hal diantaranya :
1. Menghormati martabat subjek penelitian
Penelitian yang dilakukan harus manjunjung tinggi martabat seseorang (subjek penelitian). Dalam melakukan penelitian, hak asasi subjek harus dihargai.
2. Asas kemanfaatan. Penelitian yang dilakukan harus mepertimbangkan manfaat dan resiko yang mungkin terjadi. Penelitian boleh dilakukan apabila manfaat yang diperoleh lebih besar daripada resiko/dampak negatif yang akan terjadi. Selain itu, penelitian yang dilakukan tidak boleh membahayakan dan harus menjaga kesejahteraan manusia.
3. Berkeadilan.
Dalam melakukan penelitian, setiap orang diberlakukan sama berdasar moral, martabat, dan hak asasi manusia. Hak dan kewajiban peneliti maupun subjek juga harus seimbang.
4. Informed consent.
Informed consent merupakan pernyataan kesediaan dari subjek penelitian untuk diambil datanya dan ikut serta dalam penelitian. Aspek utama informed consent yaitu informasi, komprehensif, dan volunterness. Dalam informed consent harus ada penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan. Baik mengenai tujuan penelitian, tatacara penelitian, manfaat yang akan diperoleh, resiko yang mungkin terjadi, dan adanya pilihan bahwa subjek penelitian dapat menarik diri kapan saja.

Pernyataan yang dibuat dalam informed consent harus jelas dan mudah dipahami sehingga subjek akan tahu bagaimana penelitian dijalankan. Selain itu, subjek penelitian harus secara sukarela mengisi informed consent tersebut.

Adapun aspek kemanfaatan informed consent antara lain adalah :
1. penghormatan pada seseorang.
Subjek yang diteliti berhak menentukan apakah ia akan terus mengikuti penelitian atau berhenti.
2. melindingi subjek penelitian.
Dengan adanya informed consent maka subjek penelitian akan terlindungi dari penipuan maupun ketidakterusterangan dalam penelitian tersebut. Selain itu, subjek penelitian akan terlindungi dari segala bentuk tekanan.
3. melindungai peneliti.
Karena subjek penelitian telah menyepakati apa yang tertuang dalam informed consent maka hal ini akan melindungi peneliti dari gugatan yang mungkin muncul dari subjek penelitian
4. kerahasiaan. Informasi, data, sampel (material) merupakan rahasia. Penggunaannya harus sesuai danga yang telah dinyatakan sebelumnya. Selain itu, kerahasiaan juga menyankut identitas subjek penelitian.

Daftar Pustaka
1. Sidharta, B Arief. Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?, Pustaka Sutra, Bandung 2008.

2. Tebba, Sudirman. Filsafat dan Etika Komunikasi, Pustaka IrVan, Banten 2008.

3. Vardiansyah, Dani. Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks, Jakarta 2008.
http://www.ihssrc.com/arsip/mog001.pdf
sahrul1987.wordpress.com/…/etika-pengumpulan-data-dalam-` penelitian
repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/346.ppt

Filsafat dan llmu Komunikasi


Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Menurut bentuk kata, philosophia diambil dari kata philos dan shopia. Philos berarti cinta dan shopia berarti kebijaksanaan. Dalam pengertian ini seseorang dapat disebut telah berfilsafat apabila seluruh ucapannya dan perilakunya mengandung makna dan ciri sebagai orang yang cinta terhadap kebijaksanaan.
Harun Hadiwijono berpendapat bahwa filsafat diambil dari bahasa Yunani, filosofia. Struktur katanya berasal dari kata filosofien yang berarti mencintai kebijaksanaan. Dalam arti itu, menurut Hadiwijono filsafat mengandung arti sejumlah gagasan yang penuh kebijaksanaan. Artinya, seseorang dapat disebut berfilsafat ketika ia aktif memperoleh kebijaksanaan. Kata filsafat dalam pengertian ini lebih memperoleh kebijaksanaan atau sebagai “himbauan kepada kebijaksanaan”.

Kajian Filsafat terhadap llmu Komunikasi
a. Ontologi Ilmu Komunikasi
Ontologi pada dasarnya menanyakan hakekat apa dari suatu Ilmu. Ontologi dalam hal ini mencoba melihat realitas/permasalahan yang terjadi dan mengaitkannya dengan kebenaran ilmu.

Dalam peranannya terhadap kajian Ilmu Komunikasi, Ontologi berupaya melihat realitas Ilmu Komunikasi sebagai sarana atau proses penyampaian pesan antar manusia. Hal ini disesuaikan oleh dua hal dimana 1) sesuai dengan obyek materianya yang berada dalam rumpun ilmu sosial maka ilmu komunikasi harus terjadi antar manusia 2) Ilmu komunikasi menggunakan paradigma dimana pesan disampaikan dengan sengaja, dilatarbelakangi oleh motif komunikasi dan usaha untuk mewujudkannya.

Obyek material ilmu komunikasi adalah manusia dan tindakannya dalam konteks sosial, sementara obyek formanya adalah komunikasi itu sendiri sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia. Manusia berkomunikasi didasarkan pada emosi jiwa yang kemudian diungkapkan dalam bentuk bahasa untuk berkomunikasi.

S. Langer berpendapat bahwa bahasa bermula sebagai tindakan emosional – ungkapan yang meluap-luap, yang menggugah hati para pendengarnya. Sehingga komunikasi dapat dikatakan sebagai jalinan yang menghubungkan manusia.

b. Epistemologi Ilmu Komunikasi
Epistemologi pada dasarnya menanyakan tentang hakekat bagaimana kebenaran ilmu bisa dibuktikan. Dalam hal ini epistemologi mengaitkan ilmu dengan syarat-syarat uji kebenaran Ilmu yaitu apakah ilmu itu objektif, empiris dan sistematis?.

Ilmu Komunikasi sebagai ilmu sosial yang berada dalam rumpun empiris (paham yang menekankan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan) dapat dikembangkan berdasarkan paradigma positivist dan anti-postitivist.

Paradigma positivist menyatakan bahwa ilmu dibangun berdasarkan fakta empirik sensual: teramati, terukur, teruji, terulang, dan teramalkan karenanya sangat kuantitatif. Sedangkan paradigma anti-positivist menyatakan ilmu menggunakan pendekatan kualitatif dan mencoba menyatukan obyek-subyek ilmu.

Dalam hal ini, Ilmu komunikasi apabila dilihat dari paradigma positivist cenderung objektif, kebenaran ada pada objeknya. Sedangkan ilmu komunikasi berlatar antipositivist bersifat intersubjektif. Postivisme dan antipositivisme menurunkan jenis penelitian yang berbeda – penelitian komunikasi kuantitatif berlatar positivist yang obyektif, sedangkan penelitian komunikasi kualitatif lebih berlatar antipositivist yang intersubyektif dimana kebenaran merupakan kesepakatan antar subyek menyangkut interpretasi atas obyek.

c. Aksiologi Ilmu Komunikasi
Aksiologis mempertanyakan kegunaan/nilai: bagaimana dan untuk tujuan apa ilmu komunikasi itu digunakan. Penilaian ini menjadi terkait oleh nilai etis atau moral. Dalam hal ini, hanya tindakan manusia yang sengaja yang dapat dikenakan penilaian etis.

Akar tindakan manusia adalah falsafah hidup: kesatuan nilai-nilai yang menurut manusia memiliki derajat teragung yang jika terwujud ia yakin akan bahagia. Aksiologi ilmu komunikasi kemudian mempertanyakan untuk tujuan apa praktisi komunikasi menggunakan ilmunya tergantung pada pokok jawaban atas pertanyaan pokok falsafah hidup individu manusianya: apakah ilmunya akan digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, atau sebaliknya? Demikian pula halnya dengan ilmuwan komunikasi, falsafah hidupnya akan menentukan dalam memilih obyek penelitian, cara melakukan penelitian, dan menggunakan produk hasil penelitiannya.
Nilai/Kelayakan komunikasi sebagai ilmu
Dalam menentukan apakah Komunikasi layak menjadi ilmu maka terlebih dahulu harus dikaitkan dengan pemenuhan syarat-syarat ilmu. Syarat ilmu antara lain menyatakan bahwa ia harus memiliki objek kajian, dimana objek kajian tersebut harus terdiri satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya. Secara ontologis obyek material ilmu komunikasi hanya mengkaji penyampaian pesan antar manusia. Penyampaian pesan kepada yang bukan manusia berada di luar obyek kajiannya.

Pesan adalah segala hasil penggunaan akal budi manusia yang disampaikan untuk mewujudkan motif komunikasi, tanpa motif maka sesuatu tidak dinilai sebagai pesan, karenanya tidak berada dalam kajian ilmu komunikasi. Syarat ilmu yang kedua menyatakan bahwa ilmu harus sistematis, dimana obyeknya itu tersusun dalam satu rangkaian sebab akibat yang tersusun secara sistematis.

Dalam komunikasi sistem ini telah terjawab dan digambarkan sebagai; 1) mengapa manusia menyampaikan pesan  karena terdorong oleh motif komunikasi. 2) Dari mana datangnya motif komunikasi  karena adanya konsepsi kebahagiaan yang lahir dari naluri manusia sebagai paduan arah bertindak. 3) Dari mana konsepsi kebahagiaan  diturunkan dari falsafah hidupnya. 4) Dari mana datangnya falsafah hidup? Diturunkan dari peralatan rohaniahnya yang bekerja secara simultan yaitu: hati nurani, akal, budi, dan seperangkat naluri. 5) Dari mana datangnya peralatan rohaniah yang bekerja secara simultan  Dari manusia

Syarat ketiga ilmu adalah adalah metodologis, dimana harus tersedia cara tertentu untuk membangun suatu ilmu, dan metode ini berdasarkan metode ilmiah. Sesuai dengan latar filsafat ilmunya, ilmu komunikasi mengenal dua macam metode penelitian, yaitu kuantitatif-positivist dan kualitatif anti-positivist. Kedua metode penelitian dengan dasar filsafat masing-masing menurunkan cara membangun ilmu yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula.

Ilmu komunikasi dengan latar postivisme mencari generalisasi dan obyektifitas universal, dimana hasilnya bebas nilai. Sebaliknya ilmu komunikasi berlatar antipositivisme mencari intersubyektifitas guna membangun ilmu secara ideografik, dan hasil penelitiannya justru terkait nilai.

Syarat ilmu yang keempat adalah universalitas, hal ini berlaku untuk ilmu komunikasi bagi kuantitatif-positivis untuk membangun generalisasi universal. Kuantitatif positivis yang berlatar ilmu alam, system sebab-akibat cenderung mekanistis: setiap sebab menimbulkan akibat yang pasti, terduga, dan teramalkan.

Menggunakan pemaparan persyaratan ilmu, maka disimpulkan bahwa komunikasi merupakan ilmu karena memenuhi syarat-syarat ilmu pada umumnya. Pengandaian ini membuat komunikasi meredefinisikan empat persyaratan ilmu dengan mencabangkan syarat yang keempat, dimana universalitas tidak diharuskan. Namun hal ini diperlukan agar ilmu komunikasi bisa berkembang dan menjadi otonom, karena persyaratan mekanistis tidak bisa diterapkan pada manusia seutuhnya. Hal ini dikarenakan otak manusia yang terus berkembang. Perkembangan ini mengakibatkan perubahan perilaku manusia dalam upayanya beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Daftar Pustaka
1. Bakhtiar, Amsal, Filsafat Ilmu, Jakarta: PT. Rajagrafindo, Persada, 2007
1. Vardiansyah, Dani. Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks, Jakarta 2008. Halaman 20.
2. Tebba, Sudirman. Filsafat dan Etika Komunikasi, Pustaka IrVan, Banten 2008
4. Suriasumantri, Jujun S., Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, cet. XIII, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

defickry.wordpress.com/2007/08/…/filsafat-dan-komunikasi
http://www.bukabuku.com/browse/…/filsafat-ilmu-komunikasi.html
http://www.pdf-search-engine.com/filsafat-ilmu-komunikasi-pdf.html